Strategi Hukum Eksekusi Hak Tanggungan untuk Penyelesaian Kredit Perbankan Bermasalah

Kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) merupakan tantangan utama bagi lembaga perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak istimewa untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.

Meskipun Pasal 6 UUHT memberikan hak parate eksekusi, dalam praktiknya proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kerap terganjal oleh gugatan perlawanan (verzet) atau gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Negeri.

Untuk memastikan lelang eksekusi tetap sah dan tidak mudah dibatalkan di persidangan, bank harus memastikan terpenuhinya seluruh syarat administratif: somasi resmi berjenjang, penetapan nilai limit lelang oleh penilai publik (appraiser) independen yang memiliki izin resmi, serta pengumuman lelang melalui surat kabar harian sesuai jadwal.

Kantor kami memiliki pengalaman mendalam mewakili perbankan nasional dalam mempertahankan keabsahan lelang, menghentikan taktik penundaan waktu dari pihak debitur beriktikad buruk, hingga melaksanakan eksekusi pengosongan fisik objek lelang secara tuntas bersama pengadilan.