Medan:+62 852-6240-4179
Bidang Praktik Kami

Layanan Hukum Menyeluruh

Kami memberikan pelayanan jasa hukum pada umumnya, dan pada khususnya bergerak dalam bidang hukum Perbankan, Litigasi Bisnis, Kepailitan, serta Konsultasi Korporasi Strategis di Indonesia.

15 Bidang Praktik

Pilih Layanan Sesuai Kebutuhan Perkara Anda

Klik pada setiap bidang praktik untuk membaca ruang lingkup penanganan lengkap, dasar hukum, keunggulan pendekatan, dan proses litigasi.

Hukum Perbankan dan Keuangan
Bidang #1

Hukum Perbankan dan Keuangan

Solusi menyeluruh sengketa kredit macet, eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia, restrukturisasi utang, cessie, dan perjanjian pembiayaan.

Cakupan Utama:
  • Penanganan dan penyelamatan kredit bermasalah korporasi maupun ritel
  • Mediasi dan negosiasi sengketa antara debitur dan kreditur
  • Penyusunan (drafting) perjanjian kredit korporasi dan restrukturisasi utang
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Perkara Perdata dan Sengketa Bisnis
Bidang #2

Perkara Perdata dan Sengketa Bisnis

Pendampingan gugatan perdata, wanprestasi kontrak, perbuatan melawan hukum (PMH), perlawanan (verzet), hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Cakupan Utama:
  • Penyusunan surat gugatan wanprestasi dan ganti rugi
  • Pendampingan pihak Tergugat dalam eksepsi, rekonvensi dan duplik
  • Pengajuan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dan perlawanan putusan verstek
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Perkara Pidana dan Tindak Pidana Khusus
Bidang #3

Perkara Pidana dan Tindak Pidana Khusus

Pendampingan investigasi kepolisian, kejaksaan, KPK, praperadilan, penangguhan penahanan, tindak pidana korupsi, dan pembelaan di pengadilan.

Cakupan Utama:
  • Pendampingan laporan di Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
  • Pendampingan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  • Pengajuan Permohonan Praperadilan atas keabsahan penangkapan atau penetapan tersangka
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Hukum Kepailitan dan PKPU
Bidang #4

Hukum Kepailitan dan PKPU

Advokasi Pengadilan Niaga untuk pemohon dan termohon PKPU/Pailit, pendaftaran tagihan, rapat kreditur, renvoi prosedur, voting homologasi.

Cakupan Utama:
  • Pengajuan permohonan PKPU atau Kepailitan di Pengadilan Niaga
  • Pendampingan Debitur Termohon dalam menghadapi permohonan pailit
  • Pendaftaran dan verifikasi tagihan kreditur separatis, preferen, dan konkuren
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Perkara Tata Usaha Negara (PTUN)
Bidang #5

Perkara Tata Usaha Negara (PTUN)

Gugatan pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan undang-undang dan merugikan keuangan klien.

Cakupan Utama:
  • Upaya administratif (keberatan dan banding administratif) kepada instansi penerbit
  • Pengajuan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara di PTUN
  • Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN (skorsing) selama persidangan
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Bidang #6

Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Bantuan hukum perselisihan bipartit, tripartit Disnaker, PHK, perjanjian kerja bersama (PKB), hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Cakupan Utama:
  • Pendampingan perundingan musyawarah bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja
  • Penyusunan risalah bipartit dan pengajuan permohonan pencatatan perselisihan
  • Pendampingan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase tripartit di Disnaker
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Sengketa Syariah dan Pengadilan Agama
Bidang #7

Sengketa Syariah dan Pengadilan Agama

Pendampingan hukum keluarga Islam (waris, wasiat, hibah, perkawinan) dan sengketa ekonomi syariah pada perbankan dan asuransi syariah.

Cakupan Utama:
  • Sengketa akad pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah
  • Penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat
  • Sengketa klaim Asuransi Syariah (Takaful)
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Hukum Asuransi dan Klaim
Bidang #8

Hukum Asuransi dan Klaim

Advokasi penyelesaian sengketa penolakan klaim asuransi jiwa, umum, kredit, kerugian aset industri, serta hak subrogasi penanggung.

Cakupan Utama:
  • Analisis klausul polis asuransi dan klausul pengecualian (exclusion clause)
  • Pemberian bantuan hukum terkait penolakan klaim asuransi kebakaran, maritim, dan all-risk industri
  • Sengketa asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi jiwa kredit perbankan
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bidang #9

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kuasa hukum persidangan arbitrase BANI dan BASYARNAS, perumusan putusan arbitrase, pelaksanaan eksekusi, serta pembatalan putusan.

Cakupan Utama:
  • Pembuatan surat permohonan arbitrase dan pemilihan majelis arbiter
  • Penyusunan jawaban, eksepsi kompetensi absolut, dan tuntutan rekonvensi
  • Penyampaian alat bukti tertulis, pemeriksaan saksi ahli, dan kesimpulan
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Legal Audit dan Legal Due Diligence (LDD)
Bidang #10

Legal Audit dan Legal Due Diligence (LDD)

Pemeriksaan menyeluruh kepatuhan korporasi, legalitas merger dan akuisisi (M&A), penerbitan surat berharga, persiapan IPO, dan GCG.

Cakupan Utama:
  • Pemeriksaan keabsahan anggaran dasar, akta pendirian, dan legalitas pemegang saham
  • Audit kepatuhan perizinan berusaha (NIB, AMDAL, IUP, HGU, HGB, Sertifikat Laik Fungsi)
  • Pemeriksaan status kepemilikan aset tetap, tanah, mesin, dan portofolio perusahaan
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Pelatihan Collection Skill dan Management
Bidang #11

Pelatihan Collection Skill dan Management

In-house training profesional manajemen penagihan kredit bermasalah, teknik mediasi debitur alot, negosiasi, dan mitigasi risiko hukum pidana perdata.

Cakupan Utama:
  • Pelatihan teknik komunikasi persuasif dan psikologi debitur bermasalah
  • Strategi penanganan debitur berkarakter alot dan arogan
  • Pemahaman batas rambu hukum regulasi OJK (POJK Perlindungan Konsumen)
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Sengketa Kepabeanan dan Hukum Pajak
Bidang #12

Sengketa Kepabeanan dan Hukum Pajak

Bantuan hukum eksportir/importir, sengketa penetapan nilai pabean (SPTNP), keberatan bea cukai, restitusi PPN/PPh, dan litigasi Pengadilan Pajak.

Cakupan Utama:
  • Penanganan sengketa penetapan tarif dan nilai pabean (SPTNP/SPKPBM) oleh Ditjen Bea Cukai
  • Pengajuan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  • Kuasa hukum persidangan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Hukum Pertanahan, Agraria dan Properti
Bidang #13

Hukum Pertanahan, Agraria dan Properti

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah, identifikasi legalitas sertifikat (SHM, HGB, HGU), sengketa tumpang tindih, dan eksekusi pengosongan jaminan.

Cakupan Utama:
  • Identifikasi fakta dan uji tuntas masalah hukum tanah sebelum transaksi jual-beli
  • Pengurusan pendaftaran pertama kali, konversi hak, dan pemecahan sertifikat di BPN
  • Penyelesaian sengketa tumpang tindih sertifikat (overlapping) di Pengadilan Negeri dan PTUN
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Masalah Kontrak dan Legal Drafting
Bidang #14

Masalah Kontrak dan Legal Drafting

Penyusunan, telaah kritis, dan negosiasi perjanjian bisnis korporasi, memitigasi klausul jebakan, klausul ganti rugi, dan wanprestasi.

Cakupan Utama:
  • Penyusunan draf kontrak perjanjian kerjasama bisnis (Joint Venture, Konsorsium, Kemitraan)
  • Penyusunan Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement / NDA)
  • Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement Contract)
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya
Perizinan Usaha, HAKI dan Organisasi
Bidang #15

Perizinan Usaha, HAKI dan Organisasi

Pengurusan izin usaha OSS RBA, sertifikat merek dan paten, perlindungan kepentingan hukum (in-house legal counsel), dan Good Corporate Governance.

Cakupan Utama:
  • Pengurusan pendirian PT PMA, PT Domestik, CV, Yayasan, dan Koperasi
  • Pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS RBA
  • Pendaftaran Hak Merek, Hak Paten, Hak Cipta, dan Desain Industri di Ditjen KI
Halaman SpesifikPelajari Selengkapnya

Perkara Anda Membutuhkan Analisis Awal?

Konsultasikan kronologi duduk perkara dengan Managing Partner kami untuk mendapatkan pandangan hukum awal (Preliminary Legal Assessment).